BANUASYARIAH, Banjarmasin – Keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, menuai kritik tajam dari kalangan akademikus dan intelektual di Kalimantan Selatan. Forum Intelektual Muslim Banua (FIMB) menilai langkah tersebut berpotensi menggeser politik luar negeri Indonesia, dari prinsip bebas-aktif menjadi akomodatif terhadap agenda hegemonik AS.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Telaah Kritis Isu Global Awal Tahun 2026: Makar Jahat di Balik Board of Peace Buatan AS” yang digelar di Banjarmasin, Sabtu (7/2/2026). Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Pakar Politik Prof. Dr. Uhaib Muhammad As’ad, M.Si., dan Pakar Hukum Dr. Deden Koswara, M.H.
Dewan Keamanan Tandingan dan Jebakan 17 Triliun
Prof. Uhaib As’ad dalam paparannya menyoroti, bahwa gagasan pembentukan BoP untuk Gaza yang dibarengi skema dana fantastis mencapai Rp17 triliun, tidak bisa dibaca sekadar inisiatif kemanusiaan. Ia menyebut struktur ini mengandung aroma geopolitik global yang kuat ala Donald Trump.
“Board of Peace lebih menyerupai ‘Dewan Keamanan bayangan’ yang bekerja dengan logika kuasa, uang, dan pengaruh, bukan mandat hukum internasional,” tegas Prof. Uhaib.
Menurut Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalsel ini, pola tersebut mereduksi perdamaian menjadi proyek teknokratis yang bisa “dibiayai” dan “diatur”, bukan sebagai keadilan historis bagi rakyat Palestina. Ia memperingatkan, bahwa dana triliunan rupiah yang dijadikan pintu masuk, berisiko mengubah konflik Palestina dari isu pembebasan menjadi sekadar isu stabilitas.
“Jika Indonesia ikut dalam skema ini tanpa kerangka etik dan politik yang tegas, Indonesia berisiko menjadi legitimizing actor bagi tatanan global baru yang menyingkirkan resolusi PBB,” ujarnya.
Prof. Uhaib juga menambahkan, bahwa dana Rp17 triliun tersebut patut dicurigai sebagai mekanisme political leverage atau alat penundukan politik.
Pelanggaran Konstitusi dan Absolutisme Trump
Senada dengan Prof. Uhaib, Dr. Deden menyoroti cacat hukum dan moral dalam pembentukan BoP. Ia mengungkapkan, bahwa BoP dibentuk secara sepihak oleh Donald Trump pada 15 Januari 2026 tanpa mandat PBB.
Ia pun menekankan, bahwa struktur organisasi BoP memberikan kekuasaan absolut kepada Trump sebagai ketua, yang memiliki wewenang menentukan keanggotaan hingga memveto keputusan mayoritas. Ironisnya, BoP melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota, namun tidak melibatkan perwakilan Palestina sama sekali.
“Keterlibatan para pemimpin muslim dalam BoP merupakan pengkhianatan terhadap Palestina,” ujar Dr. Deden dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menilai alasan pemerintah Indonesia bergabung dengan BoP untuk mendorong penghentian kekerasan dinilai tidak logis. Pasalnya, AS tetap menjadi pemasok utama senjata bagi Israel. Ia juga mengingatkan, bahwa langkah ini bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan.
“BoP bukan solusi dan opsi untuk menyelesaikan masalah Gaza. Justru sebaliknya, BoP adalah sarana penguasaan Gaza oleh AS dan Israel,” tekannya.
Solusi Jihad dan Penolakan Kompromi
Dr. Deden juga menegaskan pandangannya terkait jalan keluar konflik di Gaza. Ia menyatakan bahwa Board of Peace bukanlah opsi maupun Solusi, karena justru menjadi sarana penguasaan wilayah Palestina oleh AS dan Israel.
Menurut Dr. Deden, satu-satunya solusi untuk masalah Palestina bukanlah jalur diplomasi yang mengakui eksistensi penjajah, melainkan perlawanan fisik.
“Satu-satunya solusi atas Palestina adalah jihad mengusir Israel dari bumi Palestina, bukan berdamai dengan penjajah dan perampas tanah,” tegas alumnus Universitas Islam Negeri Antasari tersebut.
Dr. Deden menutup penjelasannya dengan mengutip dalil Al-Qur’an (TQS Al-Baqarah: 191) sebagai landasan argumennya, yang menyerukan untuk memerangi dan mengusir pihak yang telah melakukan pengusiran terlebih dahulu. Bagi Dr. Deden, berdamai dengan Israel melalui wadah seperti BoP, sama artinya dengan menyerahkan diri pada hegemoni asing dan mengakui pendudukan.
Acara yang dipandu oleh moderator Tolikking, M.Ak. ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademikus, aktivis, tokoh agama, hingga ulama. Para peserta sepakat menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut yang dinilai merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
(BS)
