BANUASYARIAH, Banjarmasin – Di tengah bayang-bayang resesi dan peralihan kekuasaan, kita menghadapai pertanyaan besar: Apakah Indonesia siap bangkit, atau justru semakin terperosok dalam ketidakpastian?. Bahasan kritis itu diangkat dalam diskusi rutin bulanan yang digelar oleh Forum Intelektual Muslim Banua (FIMB), di Banjarmasin, Sabtu (14/12/2024) pagi.
Mengangkat tema ‘Refleksi Akhir Tahun 2024, Indonesia Mau Ke Mana?’, FIMB menghadirkan empat narasumber yang juga tokoh banua. Salah satunya, pakar Hukum Tata Negara, Deden Koswara, S.H.,M.H., yang membahas refleksi hukum di Indonesia setahun belakangan. Bahasan mempertanyakan hukum saat ini yang membangun keadlian atau justru mempertahankan ketimpangan.
Dalam paparannya Deden mencatat, di Indonesia, warga memelihara landak yang dilindungi dapat dituntut pidana.
“Sementara koruptor, menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) rata-rata hanya divonis ringan sekitar 3,4 tahun penjara,” ucap Deden.
Selain itu dalam hal pelanggaran hukum oleh para penegak hukum sendiri terdapat catatan yang mengerikan.
“Menurut Amnesty Internasional, polisi lakukan 29 extra judicial killings dan 26 penyiksaan sepanjang 2024,” cerita Dosen Hukum Universitas Lambung Mangkurat itu.
Deden melanjutkan catatannya, wajib pajak yang mengunggak atau tidak bayar pajak ditahan dan diblokir rekening banknya. Sementara orang kaya diberikan pengampunan pajak. Masyarakat tidak mampu mengakses sumber daya alam, kecuali para oligarki. Dan vonis pelaku pembunuhan, perkosaan, kekerasan fisik, perampokan dan pelaku pidana berat lainnya yang masih tidak memberikan keadilan bagi korban menjadi bahasan kritis Deden dalam diskusi.
Menutup pemaparannya, Deden menampilkan Al Qur’an surah Al Maidah ayat 50, ‘Apakah hukum jahiliah yang mereka hendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?’.
Bahasan dilanjutkan dengan pemaparan bidang ekonomi oleh Fauzan Al Banjary, S.T.,M.T., yang dikenal sebagai pakar ekonomi islam.
Fauzan memulai pemaparannya dengan menunjukan 4 parameter sukses ekonomi dalam syariah islam. Pertama, kemiskinan 0%. Artinya kebutuhan primer seluruh rakyat terpenuhi secara orang per orang. Kedua, rendahnya kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Ketiga, kepemilikan dan kepengolaan sumber daya alam yang ada di tangan negara 100%. Keempat, tidak ada ketergantungan negara terhadap utang. Jika keempat parameter ini belum terjadi, maka ekonomi suatu negara belum dianggap sukses menurut syariah islam.
Ustadz yang juga konsultan ekonomi islam ini kemudian melanjutkan dengan fakta kemiskinan Indonesia di tahun 2024. Menurut Fauzan, jika diukur dengan standar Bank Dunia yang mematok bahwa kemiskinan ialah yang pengeluarannya $2,15/hari atau setara Rp.34.400/hari dan Rp.1.032.000,-/bulan, maka jumlah orang miskin di Indonesia paling tidak ada 161,66 juta jiwa.
“Namun Indonesia menerapkan standar miskin, ialah yang pengeluaran perbulannya kurang dari Rp.585.000/bulan. Dan menurut data BPS tahun 2024 ada 9,03% penduduk atau sebanyak 25,22 juta orang,” ucap Fauzan Al Banjary.
Namun saat Fauzan menunjukan Portal Data JKN (Jaminan Kesehatan Masyarakat) di website BPJS Kesehatan, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu ada sebanyak 172.150.549 orang.
“Tentu ini tidak sinkron antara data kemiskinan di BPS yang hanya 25 juta, dan data masyarakat miskin penerima bantuan iuran kesehatan di BPJS yang ternyata 172 juta orang lebih,” kata Fauzan.
Selain itu Fauzan AL Banjary juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Data yang diambil dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Oktober 2024, rasio pengeluaran hanya 0,399 per Maret 2024. Artinya peredaran uang di pasar riil sangat kecil sekali. Sementara uang yang ada di rekening masyarakat juga terjadi ketimpangan besar.
“Sebanyak 741.761 rekening pemilik uang diatas 1 miliar rupiah menyimpan total 5.943,3 triliyun rupiah. Sementara 593.265.302 rekening pemilik uang dibawah 100 juta rupiah hanya menyimpan total 1.066,63 triliyun,” paparnya.
Fauzan juga menceritakan permasalahan ekonomi yang menghantam masyarakat kelas menengah, penguasaan aset ekonomi yang dominasi oleh oligarki, hanya 10% orang terkaya di Indonesia yang menguasai 75,3% total kekayaan nasional, ketergantungan negara pada pajak dan utang riba, hingga 10 pungutan baru yang akan menjerat masyarakat di tahun 2025 mendatang.[]
