BANUASYARIAH, Banjarmasin – Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Maulid Nabi Muhammad saw., menjadi momentum strategis bagi para alim ulama se-Nusantara untuk melakukan muhasabah kebangsaan.
Dalam gelaran Multaqa Ulama Nusantara 2026 yang berlangsung secara hibrida pada Ahad (23/8), tata kelola Sumber Daya Alam dan makna kemerdekaan hakiki mendapat sorotan tajam dari ulama Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang mengusung tema “Meneladani Nabi saw., Mengemban Risalah Ilahi, Songsong Masa Depan Cerah dengan Islam” ini berpusat di Jawa Barat, dan terhubung langsung secara daring ke berbagai provinsi, termasuk titik simpul jemaah di Banjarmasin.
Di hadapan jaringan ulama nasional, Kiai Baihaki selaku ulama perwakilan Kalimantan Selatan, memaparkan realitas kontras antara kemerdekaan fisik dan kemandirian ekonomi.
Limpahan Kekayaan Alam yang Dikuasai Asing
Kiai Baihaki menyatakan, bahwa kendati secara fisik Indonesia telah terlepas dari penjajahan Belanda selama lebih dari delapan dekade, kedaulatan yang sejati masih menjadi tanda tanya besar.
Dirinya secara spesifik menyoroti kekayaan alam di Kalsel, yang pengerukannya dinilai tidak memberikan kesejahteraan merata bagi masyarakat lokal.
“Tambang di Kalsel ini banyak. Batu bara, minyak bumi, bijih besi, nikel, aluminium dan lainnya, ternyata digadaikan kepada pihak asing. Kalaupun ada segelintir rakyat di negeri ini yang memiliki, mereka hanyalah sebagian kecil yang disebut dengan oligarki,” urai Kiai Baihaki tegas di hadapan peserta Multaqa.
Lebih lanjut dirinya menjabarkan, bahwa penjajah masa lalu secara nyata meninggalkan warisan berupa sistem kapitalisme dan sekularisme.
Atas dasar tersebut, Kiai Baihaki menyerukan, bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya baru akan tercapai apabila penghambaan terhadap materi, kekuasaan, dan hawa nafsu ditinggalkan, serta digantikan dengan penghambaan murni kepada Allah Swt. melalui penerapan syariat Islam secara kafah.
Seruan Ulama Nasional dan Solusi Paripurna
Pandangan kritis mengenai tata kelola kenegaraan juga bergema dari perwakilan ulama lainnya. Kiai Harun Musa asal Jawa Timur, membedah anatomi ketimpangan sistemik dengan merujuk pada konsep negara inklusif dan ekstraktif.
Dirinya secara lugas memperingatkan adanya indikasi kuat, bahwa Indonesia berpotensi meluncur menjadi ‘negara gagal’, apabila maraknya praktik korupsi dan kebijakan yang pro-oligarki terus dipelihara.
Habib Alwi Barakbah dari wilayah Kalimantan Timur, turut merespons dengan menegaskan esensi ketaatan kepada ajaran Rasulullah saw. Dirinya mengingatkan, bahwa ketaatan tersebut tidak pantas direduksi semata-mata pada ibadah ritual keseharian.
Ketundukan secara menyeluruh, juga harus mencakup kepatuhan terhadap tatanan kepemimpinan dan aturan kehidupan bermasyarakat yang digariskan oleh agama.
Puncak perhelatan ditutup dengan pembacaan Pernyataan Sikap Ulama Nusantara yang dipimpin Kiai Anas Nasrullah. Deklarasi tersebut memuat poin-poin penting yang menegaskan besarnya kontribusi historis umat Islam, dalam menjaga kedaulatan negeri dari masa kesultanan hingga era modern.
Deklarasi tersebut juga menegaskan penolakan keras para ulama terhadap hegemoni kapitalisme, demokrasi-sekuler, dan komunisme, serta menyerukan umat untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah, guna menyelamatkan masa depan peradaban bangsa.
(BS)
