BANUASYARIAH, Banjarmasin – Forum Doktor Peduli Bangsa mengadakan diskusi publik bertajuk “Muhasabah Intelektual Edisi I”, dengan topik utama “Indonesia Tidak Sedang Baik-Baik Saja”, Ahad (7/9/2025), di Banjarmasin. Diskusi ini menghadirkan Dr. Sirajuddin, S.E., M.M. sebagai moderator, dan Intelektual Muslim Nasional Prof. Dr. Ing. H. Fahmi Amhar sebagai pemantik diskusi yang terhubung secara daring.
Dalam pemaparannya, Prof. Fahmi menyoroti beberapa permasalahan yang ia nilai sebagai indikator bahwa kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Ia memaparkan kliping berita yang menunjukkan pemangkasan anggaran negara sebesar Rp360 triliun rupiah, yang berdampak pada pemotongan anggaran di berbagai kementerian teknis dan dana alokasi umum untuk daerah. Akibatnya, beberapa daerah terpaksa menaikkan tarif pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, bahkan ada yang hingga 1.000%.
Di sisi lain, Prof. Fahmi menyoroti kontras antara kondisi tersebut dengan tunjangan yang diterima Anggota DPR dan DPRD yang dinilai sangat tinggi, bahkan setelah dipotong.
“Mereka menyembunyikan kenyataan bahwa mereka dapat tunjangan yang luar biasa,” kata Prof. Fahmi, yang juga menyebutkan adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, pinjol yang menjerat banyak orang, serta kasus judol dengan nilai fantastis.
Perspektif Hukum dan Pemerintahan
Menanggapi hal tersebut, pembahas pertama, Dr. Deden Koswara, M.H., seorang pengamat hukum, menyatakan bahwa problem yang ada saat ini adalah kecenderungan negara menggunakan hukum sebagai alat politik, bukan sebagai panglima yang melindungi rakyat.
“Semua kegiatan pemerintah itu harusnya dipandu atau berdasarkan hukum, tapikan realitasnya tidak semua begitu,” ujarnya.
Dr. Deden menjelaskan, produk hukum dalam sistem demokrasi cenderung menjadi alat untuk melegalkan keinginan pemerintah, bahkan jika hal itu merugikan rakyat. Ia mencontohkan tunjangan anggota DPR yang luar biasa besarnya dan dilegalkan oleh aturan.
“Jadi ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik dan memengaruhi kehidupan kita, tapi bagi pemerintah itu tidak dianggap sebagai masalah,” tambahnya.
Perspektif Pendidikan
Pembahas kedua, Dr. M. Taufik Nusa Tajau, S.Pd., M.Si., yang merupakan pengamat pendidikan, melihat permasalahan ini dari sisi pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan di Indonesia seharusnya membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan mencerdaskan. Namun, ia menilai kurikulum pendidikan saat ini tidak mengarah ke sana.
“Kita lihat memang anak-anak SD sudah belajar bahasa Inggris, baca Al-Qur’an-nya belum bisa,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik sistem pendidikan yang berubah-ubah, seperti penerbitan buku yang berganti setiap tahun padahal isinya hampir sama. Lebih lanjut, Dr. Taufik menekankan, pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi juga harus mencakup semua elemen masyarakat, termasuk para pejabat.
“Saya mempunyai pemahaman, bahwa mau tidak mau kita harus kembali ke Sistem Islam, termasuk dalam dunia pendidikan kalau mau Indonesia menjadi lebih baik,” tegas Dr. Taufik.
Diskusi ini juga dihadiri oleh beberapa penanggap, termasuk Dr. Machli Riyadi, M.H., Dr. dr. Achmad Rofi’i, Sp.T.H.T., dan Dr. Wahyudi, M.Pd., serta sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan aktivis.
(BS)
