BANUASYARIAH, Banjarmasin – Persoalan krisis air bersih, ancaman banjir, hingga kekeringan yang kerap berulang di Kalimantan Selatan, kembali memantik perhatian serius berbagai kalangan. Merespons persoalan pelik tersebut, Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Kalsel menggelar acara “Forum Tokoh” di Banjarmasin, Sabtu (7/11/2026).
Mengangkat tema “Krisis Air Berulang di Banua, Bagaimana Solusinya?”, forum ini dihadiri secara antusias para ulama, tokoh agama, cendekiawan, pengamat, hingga tokoh masyarakat.
Diskusi publik tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Chusnul Arif, S.T.P., M.Si., yang memaparkan materinya secara daring, serta intelektual muslim Kalimantan Selatan, Dr. H. Wahyudi Ibnu Yusuf, M.Pd..
Kritik tajam mengenai benang kusut tata kelola air datang dari tokoh akademisi asal Kalsel yang hadir sebagai penanggap, Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. Berdasarkan analisisnya terhadap rekam jejak pengelolaan air di provinsi ini, mantan Rektor UIN Antasari tersebut menilai manajemen air di Banua masih sektoral dan minim integrasi.
“Kondisi kita sekarang kebanyakan air bisa banjir, kemarau sedikit saja kering, asin lagi. Hal ini tidak lepas dari kondisi di hulu. Nasib kita (yang berada) di hilir ini tergantung pada yang di hulu,” ujar Prof. Fauzi, merujuk pada ketergantungan wilayah perkotaan terhadap kawasan resapan di hulu sungai.
Ia membeberkan, koordinasi antar-pemangku kebijakan seperti dinas kehutanan, balai wilayah sungai, hingga pemerintah daerah seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa payung komando yang jelas.
“Pengelolaan ini sepertinya masing-masing, tidak terkoordinasi oleh sebuah kepemimpinan yang menyeluruh,” tegasnya.
Tolak Praktik Komersialisasi Air
Lebih lanjut, akademisi yang telah membedah isu ini dari kacamata Al-Qur’an sejak puluhan tahun silam tersebut mengingatkan, air pada hakikatnya adalah milik rakyat. Dalam pandangan syariat Islam, sumber daya esensial tersebut tidak boleh dijadikan komoditas bisnis murni.
“Al-muslimuna syuraka’u fi tsalats: fil ma’i, wal kala’, wan nar. Kita ini berserikat (berbagi kepemilikan) terhadap air, rumput, dan api. Artinya ini adalah milik rakyat, milik bersama, jadi jangan dibisniskan. Harta yang menjadi milik pemilik (rakyat) jangan direkayasa oleh bawahan atau orang yang diserahi tugas (pengelola),” paparnya menekankan.
Prof. Fauzi menyayangkan jika masyarakat harus merogoh kocek dalam-dalam demi air bersih. Ia menganalogikan, air yang tersedia di alam sejatinya adalah pemberian gratis dari Tuhan. Oleh karena itu, beban retribusi yang ditarik dari masyarakat semestinya murni hanya untuk upah pengolahan dan operasional infrastruktur saja.
“Air itu gratis kan? Kita tidak menciptakan, kita hanya mengelola,” tambahnya.
Lestarikan “Budaya Air” Banjar
Di samping persoalan birokrasi, forum tersebut juga menyoroti kian tergerusnya “Budaya Air” di kalangan masyarakat Banjar akibat pergeseran zaman. Prof. Fauzi mencontohkan banyak kearifan lokal terkait penjagaan ekosistem sungai dan istilah-istilah tata air yang perlahan dilupakan generasi muda. Termasuk kebiasaan membiarkan sampah atau ilung (eceng gondok) menghambat arus perairan sungai.
Sebagai konklusi, forum sepakat akan krusialnya kepemimpinan visioner, persamaan visi, serta regulasi pro-rakyat yang mampu menyinergikan hulu dan hilir demi memutus rantai krisis air di Bumi Lambung Mangkurat.
Selain Prof. Fauzi, diskusi ini juga diperkaya oleh analisis profesional dari sejumlah penanggap kompeten lainnya. Turut memberikan gagasan di dalamnya, Pengamat Dr. Drs. H. Ahmad Murjani, M.Kes, S.H., M.H.; tokoh visioner sekaligus mantan Dirut PDAM Bandarmasih, Ir. H. Muslih; serta ustaz, penulis, dan sejarawan budaya Banjar, Datu Cendikia Ahmad Barjie. Keseluruhan audiens saling bertukar masukan konstruktif demi kemaslahatan masyarakat dan penyelesaian krisis di daerah.
(BS)
