BANUASYARIAH, Banjarmasin – Persoalan krisis air bersih yang terus berulang di Kalimantan Selatan tak sekadar fenomena alam biasa, melainkan dampak nyata dari kerusakan ekologis akibat alih fungsi hutan yang masif. Hal ini menjadi sorotan tajam dalam kegiatan Forum Tokoh yang diselenggarakan Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Kalsel, Sabtu (7/11/2026).
Acara yang berlangsung di Banjarmasin ini mengusung tema “Krisis Air Berulang di Banua, Bagaimana Solusinya?”. Forum diskusi ini dihadiri para ulama, cendekiawan, akademisi, dan tokoh masyarakat yang antusias merumuskan jalan keluar atas persoalan air di Banua.
Intelektual Muslim Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu narasumber, Dr. H. Wahyudi Ibnu Yusuf, M.Pd. memaparkan, bahwa krisis air harus dilihat dari dua sisi: ketetapan Allah seperti fenomena El Nino, dan ulah tangan manusia berupa deforestasi gila-gilaan.
“Hutan berperan penting dalam mengatur siklus hidrologi. Tanpa hutan, tanah menjadi padat dan sulit menyerap air, sehingga debit dasar sungai bisa turun hingga 20 sampai 50 persen di wilayah yang mengalami deforestasi,” ujar Dr. Wahyudi dalam paparannya.
Lebih lanjut, ia menyoroti laju hilangnya tutupan hutan di Banua yang sangat memprihatinkan. Mengutip data Wahana Lingkungan Hidup, Dr. Wahyudi menyebutkan bahwa pada periode 2023–2024 telah terjadi deforestasi seluas 146.956,8 hektare di Kalsel.
Mirisnya, sisa hutan primer di provinsi ini diperkirakan tinggal menyisakan sekitar 49.958 hektare dari total kawasan hutan seluas 1,7 juta hektare.
Dr. Wahyudi menilai, kerusakan ekologis ini didorong oleh kebijakan dan regulasi yang pro-investasi tanpa kontrol lingkungan yang ketat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja.
Hal ini melegalkan proyek strategis di kawasan hutan, dan memfasilitasi dominasi sektor perkebunan sawit serta pertambangan.
“Ini adalah kefasadan (kerusakan) akibat ulah tangan manusia yang didorong oleh kerakusan. Sindirannya jelas, ‘habis bakar terbitlah sawit’. Selama sumber daya alam dikuasai oleh oligarki, krisis ini akan terus berulang,” tegasnya.
Sebagai solusi, Dr. Wahyudi menawarkan pendekatan berlapis. Selain solusi teknis seperti pembuatan embung, ia menekankan pentingnya solusi personal berupa muhasabah (introspeksi) untuk menahan hawa nafsu kerakusan.
Namun yang paling krusial, menurutnya, adalah solusi ideologis-sistemik dalam tata kelola hutan dan air.
Berdasarkan syariat Islam, air dan hutan dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dimonopoli oleh segelintir korporasi.
“Harus ada penataan ulang hingga penghentian konversi hutan menjadi perkebunan dan tambang. Izin-izin yang merusak harus dicabut. Tata kelola mesti dikembalikan pada sistem Islam yang mendahulukan penjagaan jiwa masyarakat ketimbang urusan harta dan investasi semata,” pungkas Dr. Wahyudi.
Selain Dr. Wahyudi, forum ini juga menghadirkan Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Chusnul Arif, S.T.P., M.Si. (secara daring).
Gagasan dari para narasumber ini kemudian ditanggapi secara komprehensif oleh sejumlah pakar, di antaranya akademisi Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, M.A., pengamat Dr. Drs. H. Ahmad Murjani, mantan Dirut PDAM Bandarmasih Ir. H. Muslih, serta sejarawan Banjar Datu Cendikia Ahmad Barjie.
Kehadiran para penanggap dari berbagai latar belakang ini, semakin memperkaya rumusan solusi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalsel ke depannya.
(BS)
