BANUASYARIAH, Banjarmasin — Persoalan krisis air bersih di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, seakan menjadi siklus tahunan yang terus berulang tanpa solusi permanen.
Menyoroti hal ini, Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Kalsel menggelar “Forum Tokoh”, guna membedah akar masalah dan merumuskan jalan keluar tata kelola air di Banua.
Berlangsung di Banjarmasin pada Sabtu (7/11/2026), forum bertajuk “Krisis Air Berulang di Banua, Bagaimana Solusinya?” ini mempertemukan sejumlah akademisi, pengamat, ulama, hingga tokoh masyarakat.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel, Dr. Drs. H. Akhmad Murjani, M.Kes., S.H., M.H., yang hadir sebagai penanggap, memberikan kritik tajam terhadap manajemen penyediaan air bersih saat ini. Menurutnya, pemerintah dan perusahaan air minum daerah masih lemah dalam mitigasi dan perencanaan berjenjang.
“Kita tahu bahwa masalah krisis air ini bukan lima tahun sekali, tapi berulang-ulang setiap tahun,” tegas Murjani.
Murjani memaparkan, fenomena kemarau panjang maupun intrusi (pencemaran) air laut di muara Sungai, seharusnya tidak lagi menjadi alasan klasik terhentinya pasokan air bersih bagi pelanggan.
Ia mendesak penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau desalinasi, di instalasi pengolahan air (IPA) yang terdampak.
“Air asin itu bisa diolah dengan dua kali produksi, sehingga menjadi air bersih yang bisa didistribusikan, minimal kepada masyarakat menengah ke bawah,” paparnya lebih lanjut.
Sebagai mitigasi jangka pendek, Murjani juga menyoroti pentingnya keadilan distribusi ke ujung-ujung wilayah pelayanan, seperti kawasan Banjarmasin Barat, melalui rekayasa perpipaan atau optimalisasi intake dari Sungai Tabuk.
Di samping itu, YLK Kalsel mendorong digitalisasi informasi kualitas air agar warga tidak merasa dirugikan.
“Hal ini penting agar warga dapat mengantisipasi dan menampung air bersih sebelum kadar garam naik,” ungkapnya.
Untuk menjamin kedaulatan air di masa depan, akademisi sekaligus tokoh perlindungan konsumen ini menekankan, bahwa solusi jangka panjang tidak bisa dihindari, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur penampungan raksasa.
“Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu memikirkan pembangunan waduk atau embung penampungan air baku berskala besar di area yang tidak terdampak intrusi air laut. Embung ini berfungsi memanen air saat musim hujan sekaligus sebagai cadangan utama di musim kemarau,” tutupnya.
Selain Murjani, forum diskusi ini turut menghadirkan narasumber utama yakni Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Chusnul Arif, S.T.P., M.Si., serta Intelektual Muslim Kalsel, Dr. H. Wahyudi Ibnu Yusuf, M.Pd.
Gagasan juga diperkaya oleh pandangan dari akademisi Prof. Dr. H. Akhmad Fauzi Aseri, M.A., mantan Dirut PDAM Bandarmasih Ir. H. Muslih, serta sejarawan lokal Datu Cendikia Ahmad Barjie.
(BS)
