BANUASYARIAH, Banjarmasin — Peringatan 500 tahun Banjarmasin menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merenungkan kembali arah peradaban serta identitas kota. Hal ini tergambar jelas dalam “Forum Tokoh” yang diselenggarakan Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (3/10/2026).
Mengusung tema “Waja Sampai Kaputing, Maharagu Muruah Islam di Tanah Banua”, forum ini tidak hanya menghadirkan pemaparan satu arah, tetapi juga memantik tanggapan kritis dari para peserta diskusi, mengenai pentingnya penerapan syariat Islam secara totalitas.
Acara yang berlangsung di Banjarmasin ini menghadirkan Wali Kota 2016–2025 H. Ibnu Sina, Sejarawan Banjar Datuk Cendikia Hikmadiraja Ahmad Barjie, serta Ulama Zuriah Datu Kelampayan (Guru H. Lutfi Hidayat) sebagai narasumber utama.
Menariknya, selepas pemaparan, gagasan-gagasan tajam juga mencuat dari deretan peserta diskusi yang merupakan kalangan aktivis, ulama, dan intelektual.
Tokoh mubalig Banjarmasin, Guru Baihaki Al-Munawar, menyoroti aspek politis yang sering terabaikan dalam upaya merawat muruah Islam di masa kini. Menurutnya, muruah dan kemuliaan Islam di Banua tidak dapat dipisahkan dari konsistensi penerapan hukum Islam itu sendiri.
“Saya melihat ada hal yang ditinggalkan dari sejarah terkait dengan muruah ini. Jawaban dari hal tersebut tidak lepas dari penerapan hukum Islam, ketika politik itu dominan memengaruhi kehidupan,” ujar Guru Baihaki.
Ia menegaskan, bahwa tegaknya kemuliaan Islam bergantung pada kekuatan politik Islam. Tanpa adanya integrasi tersebut, identitas dan kemuliaan umat lambat laun akan memudar seiring zaman.
Senada, Abdurrahman Malik, salah satu tokoh senior dan pemikir di Banjarmasin, mengkritik keras paradigma penyelesaian masalah yang masih mengadopsi sistem sekuler.
Ia menilai, akar kerusakan tatanan di tengah masyarakat—seperti krisis ekologi dan degradasi sosial—adalah akibat dari diabaikannya sistem yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunah.
“Bagaimana kita merawat Islam di Banua dengan memakai pikiran, perasaan, dan sistem sekuler? Ibaratnya mau mencuci kotoran dengan kotoran itu sendiri,” tegas Abdurrahman di hadapan forum.
Ia menggarisbawahi bahwa pada hakikatnya ideologi di dunia ini hanya terbagi dua, yakni ideologi Islam dan ideologi jahiliah (kapitalisme dan sosialisme).
“Kalau kita mau menjaga muruah dan menyelesaikan persoalan hari ini, yang harus dipahami adalah ideologi apa yang kita pakai di negara ini,” imbuhnya, sembari menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan secara integratif menggunakan sistem hukum Sang Pencipta.
Kegelisahan terkait realitas sosial juga disuarakan oleh Sukhrowardi, tokoh aktivis senior sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin periode sebelumnya.
Ia mengingatkan kondisi riil di Banua yang sedang dilanda ancaman pergaulan bebas (LGBT), darurat narkoba pada generasi muda, hingga nasib ekonomi masyarakat kecil yang tersisih.
Turut memberikan tanggapan di forum ini adalah Ustaz H. Chairani Idris (Tokoh Agama Banjarmasin), dan Prof. Akh. Fauzi Aseri (Tokoh Intelektual Kalsel).
Melalui ragam pandangan yang mengemuka dalam diskusi tersebut, hadir sebuah benang merah, bahwa semangat juang “Waja Sampai Kaputing” dalam menjaga muruah Islam, tidak akan terwujud utuh jika nilai-nilai syariat Islam tidak diterapkan secara totalitas dalam seluruh dimensi kehidupan, pendidikan, dan kepemimpinan di Banjarmasin.
(BS)
