BANUASYARIAH, Banjarmasin – Persoalan krisis air bersih yang kerap berulang di Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan utama. Himpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) Kalsel menggelar “Forum Tokoh” di Banjarmasin, Sabtu (7/11/2026), untuk merumuskan solusi konkret atas permasalahan tersebut.
Mengusung tema “Krisis Air Berulang di Banua, Bagaimana Solusinya?”, diskusi ini dihadiri para ulama, tokoh agama, akademisi, serta masyarakat yang antusias saling memberikan masukan.
Berbagai pakar dan pengamat turut hadir, di antaranya Guru Besar IPB University Prof. Dr. Chusnul Arif, S.T.P., M.Si., Intelektual Muslim Kalsel Dr. H. Wahyudi Ibnu Yusuf, M.Pd., serta tokoh akademisi Prof. Dr. H Akhmad Fauzi Aseri, M.A.
Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, Ir. H Muslih, hadir sebagai penanggap dan memaparkan akar permasalahan teknis serta geografis penyediaan air bersih di Banjarmasin.
Ia menyoroti kondisi topografi kota yang berada di bawah permukaan air laut, yang membuat pengambilan air tanah menjadi mustahil dilakukan.
“Banjarmasin ini kan memang berada di bawah permukaan air laut, hampir sekitar 20 sampai 35 sentimeter di bawah permukaan air laut, sehingga hampir seluruh tanah di Kota Banjarmasin ini tidak bisa mengambil air bersih dari sisi sumur dangkal maupun dalam,” jelasnya dalam pemaparan.
Akibatnya, pemenuhan kebutuhan air sepenuhnya bergantung pada air permukaan (sungai) melalui sejumlah intake atau instalasi pengambilan air baku, seperti Intake Sungai Bilu dan Intake Sungai Tabuk.
Namun, kondisi ini sangat rentan saat musim kemarau tiba, lantaran aliran sungai di Banjarmasin mengalami intrusi (tercemar) air laut yang menyebabkan air menjadi asin.
“Kalau musim kemarau, ini sudah pasti asin. Dan batas kadar garam yang boleh diambil maksimal untuk diproduksi itu hanya 250 parts per million (PPM). Kalau kemarin sempat dikirim itu lebih dari 5.000 sampai 10.000, itu memang sudah hampir sama dengan air laut,” papar Muslih.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa berbagai upaya historis telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembangunan pipa transmisi dari Sungai Tabuk sejak era 1970-an, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pramuka pada 1992 dengan bantuan pemerintah Italia. IPA Pramuka awalnya dirancang memanfaatkan irigasi Riam Kanan dengan kapasitas 1.100 liter per detik.
Namun di lapangan, suplai air baku sering kali terhambat akibat kompetisi penggunaan air dengan sektor pertanian sawah dan ribuan petambak ikan. Hal ini menyebabkan debit air yang masuk ke instalasi pengolahan terkadang mencapai titik nol saat kemarau panjang.
Meskipun saat ini instalasi pengelolaan seperti IPA Ahmad Yani (kapasitas 600 liter/detik) dan IPA Pramuka (kapasitas 1.750 liter/detik) secara sistem mampu beroperasi, suplai air baku masih menjadi kendala teknis yang serius.
Realisasi Embung yang Mandek
Guna mengatasi krisis air baku, pembuatan embung atau waduk tadah hujan sebenarnya telah dirancang sejak lama. Berdasarkan skematik jaringan pelayanan air bersih kota, Rencana Lokasi Embung telah dipetakan untuk terhubung dengan pipa transmisi berukuran besar dari Intake Pematang dan Intake Sungai Tabuk menuju IPA II Pramuka. Sayangnya, realisasi proyek tersebut hingga kini belum berjalan.
“Kita pernah merencanakan di sini ada embung. Tanahnya sudah selesai 90 persen, tapi dari tahun 2017 realisasinya tidak pernah terlaksana sampai sekarang. Ini kurang lebih rencananya 1,1 juta meter kubik,” ungkap Muslih menyayangkan lambannya eksekusi proyek di atas lahan seluas 33 hektare tersebut.
Di samping persoalan infrastruktur, ia juga menyoroti kelemahan regulasi dalam tata kelola air sungai. Hingga saat ini, belum ada kementerian, badan, maupun instansi daerah di Indonesia yang secara spesifik memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh, untuk memelihara kualitas air sungai sebagai sumber daya air baku yang andal.
Melalui pertemuan ini, Forum Tokoh HILMI berharap para pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih terpadu, mulai dari percepatan operasional infrastruktur penampung air, hingga penataan regulasi pengelolaan air baku, demi mengakhiri siklus krisis air di wilayah Banua.
(BS)
